Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024). Foto : yasmin/Andri

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti banyaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran. Menurutnya, hal ini dikarenakan belum tuntasnya proses penyusunan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan begitu, ia mendukung upaya percepatan dan perbaikan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI.

“Masih banyak hal yang didiskusikan terutama penanganan masyarakat miskin, ada orang miskin tapi tidak dapat bantuan, ada orang kaya tapi dapat bantuan. Maka DTKS kita belum tuntas, kami ingin supaya ini bisa diselesaikan,” tegas Marwan kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut, Marwan berharap penerima manfaat yang sudah tidak tergolong miskin dapat segera keluar dari DTKS. Hal itu agar penyaluran bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan”

“Kalau begitu, sekarang kita menangani 10 juta keluarga yang disebut menerima PKH, ada 8 juta keluarga menerima BPNT bagaimana caranya? Paling tidak 1 juta dulu saja keluar dalam satu periode, supaya kita bisa memberikan peluang bagi masyarakat kita untuk segera selesai dari kemiskinan. Nanti pada tahap berikutnya memang orang yang betul-betul tidak bisa menyelesaikan urusannya, itu yang kita bantu. Kalau orang yang tidak bisa punya akses kepermodalan harus kita kasih,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Marwan juga terus mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan pengurangan angka kemiskinan dengan memaksimalkan anggaran sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin mendorong Pemerintah mempercepat pengurangan masyarakat miskin. Yang pasti yang punya kemampuan untuk keluar (dari data kemiskinan), segera bisa dikeluarkan dengan intervensi satu, mengenai bantuan rumah, yang kedua bantuan permodalan karena anggaran sosial kita ini terlalu besar,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat yang tergolong miskin tentunya ingin keluar dari kondisi tersebut, namun perlu uluran tangan bersama untuk dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. (ysm/rdn)